Ketegangan di DPRD Gresik: Viral Video Ketua DPRD Saat Hadapi Korban Penggusuran Semambung, Publik Soroti Etika dan Sensitivitas Wakil Rakyat

Ketegangan di DPRD Gresik: Viral Video Ketua DPRD Saat Hadapi Korban Penggusuran Semambung, Publik Soroti Etika dan Sensitivitas Wakil Rakyat

GRESIK || Gempar.news –

Ruang demokrasi di Kabupaten Gresik kembali menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, terlibat adu argumentasi dengan salah satu peserta aksi korban penggusuran lapak Semambung, Kecamatan Driyorejo, beredar luas di media sosial dan memantik reaksi publik.

Dalam video yang viral tersebut, Syahrul tampak menunjuk ke arah salah seorang pengunjuk rasa saat situasi berlangsung tegang di lingkungan Kantor DPRD Gresik. Ucapan bernada keras yang terekam, “Nek rusuh ojok ndok kene” (“Kalau membuat gaduh jangan di sini”), sontak memicu polemik dan penilaian beragam dari masyarakat.

Bagi sebagian publik, potongan video itu dianggap menunjukkan respons yang kurang mencerminkan sensitivitas seorang pejabat publik saat menghadapi warga yang tengah memperjuangkan nasib ekonomi mereka. Terlebih, demonstran yang hadir disebut merupakan korban penggusuran lapak di kawasan Semambung, Driyorejo—sebuah persoalan yang menyentuh langsung aspek penghidupan masyarakat kecil.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan atas kejelasan, perlindungan hak, serta ruang dialog menyusul penertiban lapak yang sebelumnya berlangsung. Mereka datang ke gedung legislatif dengan harapan suara mereka didengar, bukan sekadar diterima secara formalitas.

Namun, viralnya rekaman itu justru memunculkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana lembaga legislatif mampu menghadirkan ruang dialog yang terbuka dan empatik bagi masyarakat yang sedang berada dalam posisi rentan?

Kritik keras disampaikan Ketua LSM Grmpar, Bang Tyo, yang menilai respons yang terlihat dalam video itu tidak sejalan dengan semangat representasi rakyat.

“Gedung DPRD adalah tempat wakil rakyat menjalankan tugas. Itu juga rumah rakyat karena dibangun dari uang pajak masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Bang Tyo, pejabat publik terutama pimpinan legislatif dituntut memiliki kapasitas komunikasi yang lebih tenang, dewasa, dan mampu meredam ketegangan, bukan memperuncing suasana ketika warga datang membawa tuntutan.

“Seorang wakil rakyat harus mengedepankan akal sehat, etika, dan dialog. Dalam situasi masyarakat sedang tertekan akibat kehilangan mata pencaharian, pendekatan yang mengedepankan empati menjadi penting,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas fungsi representasi DPRD apabila komunikasi dengan warga justru dipersepsikan berjarak atau konfrontatif.

“Kalau rakyat datang membawa keluhan lalu merasa tidak didengar atau justru merasa dibenturkan dengan respons emosional, tentu publik akan bertanya: di mana posisi wakil rakyat dalam menyuarakan penderitaan masyarakat?” tambahnya.

Peristiwa ini kemudian berkembang menjadi diskursus publik tentang etika pejabat dalam menghadapi demonstrasi. Dalam negara demokrasi, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, banyak pihak berpandangan bahwa respons pejabat publik seharusnya menempatkan dialog sebagai jalan utama, terutama ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat yang sedang mengalami konflik sosial maupun tekanan ekonomi.

Di sisi lain, penting pula dicatat bahwa video yang beredar hanya menampilkan potongan momen tertentu dan belum tentu menggambarkan keseluruhan konteks kejadian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Syahrul Munir mengenai peristiwa tersebut maupun penjelasan atas situasi yang terjadi saat aksi berlangsung.

Karena itu, ruang klarifikasi tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi. Publik pun kini menunggu penjelasan resmi: apakah insiden itu merupakan bentuk spontanitas di tengah situasi memanas, atau justru mencerminkan persoalan komunikasi yang lebih mendasar antara pejabat publik dan masyarakat yang mereka wakili.