Diduga Ada Kebocoran PAD, Aliansi Poros Tengah Gelar Demo di BAPPENDA Kabupaten
PASURUAN – Gelombang kritik terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan terus menguat. Kamis (21/5/2026), puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Pasuruan.
Aksi tersebut dipicu dugaan adanya kebocoran PAD dalam pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya sektor tenaga listrik. Massa menilai selama ini pengelolaan pajak daerah berjalan tertutup dan minim keterbukaan informasi kepada publik.
Dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 031/PORTE/VI/2026 yang dibawa demonstran, disebutkan bahwa aksi damai dilakukan sebagai bentuk tuntutan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Aliansi Poros Tengah menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat.
Massa aksi mulai berkumpul di kawasan Jalan Pasaringin, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sebelum bergerak menuju Kantor BAPPENDA Kabupaten Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman No. 24, Purworejo. Aksi diperkirakan diikuti sekitar 200 peserta dengan membawa spanduk, poster, pengeras suara, serta atribut lembaga.
Dalam orasinya, Koordinator aksi Saiful Arif menegaskan pihaknya menduga terdapat kebocoran besar dalam pengelolaan PAD yang selama ini tidak pernah dibuka secara terang kepada masyarakat.
“Kami menduga ada kebocoran besar yang selama ini dibiarkan. Kalau memang bersih, buka seluruh data PAD secara terang benderang kepada masyarakat,” teriak Saiful di hadapan massa aksi.
Selain menyoroti PBJT tenaga listrik, massa juga menyeret pengelolaan dana TJSL/CSR perusahaan yang dinilai perlu diaudit secara menyeluruh karena diduga rawan penyimpangan.
Aliansi Poros Tengah mendesak dilakukan audit khusus dengan melibatkan DPRD, Inspektorat, hingga BPK RI Perwakilan Jawa Timur agar dugaan kebocoran PAD tidak berhenti sebatas isu liar.
Dalam surat tuntutan yang diperlihatkan kepada wartawan, terdapat sejumlah poin desakan utama. Di antaranya meminta BAPPENDA membuka data penerimaan, pengelolaan, dan realisasi PBJT tenaga listrik kepada publik sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.
Massa juga meminta penjelasan resmi mengenai mekanisme penghitungan, pemungutan, hingga distribusi PBJT-TL agar masyarakat memahami kewajiban yang dibebankan kepada konsumen tenaga listrik.
Tak hanya itu, demonstran mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap sistem transparansi PAD, khususnya yang bersumber dari sektor tenaga listrik. Mereka menilai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan kepada publik.
Dalam tuntutan lainnya, massa juga meminta Bupati Pasuruan segera mencopot Plt Kepala BAPPENDA Kabupaten Pasuruan yang dianggap gagal menjaga transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
Koordinator lapangan Yudi Buleng menilai selama ini BAPPENDA terlalu tertutup terhadap masyarakat.
“PAD itu uang rakyat, bukan milik kelompok tertentu. Jangan sampai pajak yang dibayar masyarakat justru jadi ladang bancakan,” tegas Yudi di tengah aksi.
Aksi demonstrasi mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Pasuruan Kota. Meski berlangsung relatif tertib, suasana sempat memanas lantaran massa kecewa audiensi sebelumnya dinilai tidak direspons serius oleh pihak BAPPENDA.
Plt Kepala BAPPENDA Kabupaten Pasuruan akhirnya menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf karena sebelumnya tidak dapat hadir dalam audiensi akibat masih menjalani pemulihan pasca kecelakaan.
“Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir saat audiensi kemarin karena masih proses penyembuhan akibat kecelakaan,” ujarnya singkat.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredam kekecewaan demonstran. Massa menilai ketidakhadiran pihak BAPPENDA sebelumnya mencerminkan lemahnya komitmen terhadap keterbukaan publik.
Sebagai bentuk tekanan lanjutan, Aliansi Poros Tengah memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Ini belum selesai. Demo jilid dua akan kami gelar di depan Kantor Bupati Pasuruan di Raci sampai dugaan kebocoran PAD dibuka seterang-terangnya,” pungkas Yudi.
