HAMPIR DUA BULAN BERLALU, DPRD BERINISIAL MK BELUM BERI KLARIFIKASI TERBUKA TERKAIT ISU DUGAAN SETORAN POKJA PUPUK, MASYARAKAT MENUNGGU JAWABAN
PROBOLINGGO –kamis 4 Juni 2026
Polemik terkait isu dugaan adanya permintaan pembayaran terhadap sejumlah kios pupuk di Kabupaten Probolinggo hingga kini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Meski isu tersebut telah beredar luas dan menjadi perhatian publik selama hampir dua bulan, hingga saat ini belum terlihat adanya klarifikasi terbuka yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo berinisial MK yang namanya dikaitkan dalam isu tersebut.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa keterbukaan informasi diperlukan untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang terus berkembang di ruang publik.
Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Waisol Quroni, kembali meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik serta menghindari munculnya berbagai asumsi yang tidak berdasar.
“Kami tidak ingin mendahului fakta ataupun menyimpulkan sesuatu yang belum terbukti. Justru karena itulah klarifikasi terbuka sangat diperlukan. Sudah hampir dua bulan isu ini beredar, namun masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar terang dan dapat diakses secara luas,” ujarnya.
Menurutnya, semakin lama tidak ada penjelasan resmi, semakin besar pula ruang bagi berbagai spekulasi untuk berkembang di tengah masyarakat.
Ia menambahkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan distribusi dan tata kelola pupuk bersubsidi merupakan isu yang sangat sensitif karena menyangkut kepentingan petani dan masyarakat luas.
“Kami berharap Saudara MK dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik ini tidak terus menjadi bola liar. Jika informasi yang beredar tidak benar, maka sudah sepatutnya diluruskan secara resmi dan terbuka kepada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah warga Kabupaten Probolinggo mengaku masih menunggu adanya penjelasan resmi dari pihak yang dikaitkan dengan isu tersebut.
Salah seorang warga Kecamatan Kraksaan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya hanya ingin mendapatkan kepastian informasi.
«”Kalau memang tidak ada masalah, ya dijelaskan secara terbuka supaya masyarakat tidak terus bertanya-tanya. Yang kami lihat sekarang justru isu terus beredar, sementara penjelasan yang benar-benar resmi belum terdengar jelas,” ujarnya.»
Pendapat serupa juga disampaikan seorang warga Kecamatan Pajarakan yang menilai bahwa keterbukaan merupakan langkah terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan.
«”Masyarakat hanya ingin tahu duduk persoalannya. Jangan sampai isu ini terus berkembang tanpa ada penjelasan yang memadai karena akhirnya yang muncul hanya dugaan dan spekulasi,” katanya.»
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Probolinggo berinisial MK belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi yang disampaikan. Redaksi masih berupaya menghubungi yang bersangkutan guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Berita ini akan diperbarui apabila terdapat tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab resmi dari pihak terkait.
Wq red
